Byklik | Banda Aceh—Koordinator Divisi Mitigasi Bencana Geologi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Tsunami (Tsunami Disaster Mitigation Research Center) Universitas Syiah Kuala, Prof. Mukhsin, menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana (PRB) mengingat Indonesia berada di kawasan lempeng tektonik aktif, namun bencana yang paling banyak terjadi justru banjir.
Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertajuk “Bencana Banjir Sumatra dalam Perspektif Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, dan Kerentanan terhadap Perempuan dan Anak” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh atau Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia memaparkan, penanggulangan bencana perlu dikelola dalam siklus yang jelas, yakni prabencana (asesmen risiko dan mitigasi), saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
“PRB juga perlu mempertimbangkan return period sebagai dasar perencanaan dan kesiapsiagaan,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya pengetahuan sosial lokal dalam kesiapsiagaan, seperti praktik smong di Pulau Simeulue, serta peran sains dan rekayasa untuk memperkuat sistem dan data kebencanaan. Ia menambahkan bahwa penanganan bencana bersifat lintas batas (borderless) sehingga kolaborasi multipihak, termasuk internasional, menjadi krusial.
“Dalam konteks tata kelola, kerja multistakeholder dan pendekatan multidisiplin penting untuk koordinasi penanganan bencana hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Sementara itu, Prof. Budy Resosudarmo, selaku Arndt-Corden Department of Economics; Head of Australian National University Indonesia Project menegaskan, kejadian natural hazard dan bencana di Indonesia tergolong tinggi dan berdampak luas. Dampak bencana kerap lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan.
“Karena itu, kebijakan publik perlu memperkuat pengetahuan kebencanaan, sistem peringatan dini, serta dukungan bantuan pascabencana dan pemulihan, termasuk dukungan finansial,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya dampak jangka panjang bencana terhadap anak, termasuk peluang pendidikan yang menurun bagi anak yang terdampak dibanding yang tidak terdampak. Ia mengangkat pentingnya instrumen perlindungan seperti pengembangan asuransi kebencanaan dengan prinsip pemerataan dan subsidi silang antarpeserta.
Dalam fase pemulihan, ia menekankan bahwa pascabencana tidak hanya menyangkut rekonstruksi fisik, tetapi juga pemulihan mata pencaharian (livelihood) yang membutuhkan horizon jangka panjang, sekitar 5–10 tahun.
Dari perspektif kerentanan sosial, Direktur LSM Flower Aceh, Riswati, M.Si., menegaskan bahwa situasi bencana meningkatkan kerentanan perempuan, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Kerentanan tersebut juga muncul pascabencana, khususnya di pengungsian, seperti risiko penularan penyakit, keterbatasan kehigienisan bagi anak, serta minimnya fasilitas yang ramah perempuan.
“Penyediaan hunian sementara kerap belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, dan masih terbatasnya data serta respons kebencanaan berbasis kerentanan,” kata Riswati.
Webinar ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri atas para praktisi, akademisi, perwakilan pemerintah, serta berbagai lembaga terkait.
Webinar dibuka oleh Head of ACCI USK, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, M.T., dan dimoderatori oleh Prof. Cut Dewi. Forum ini menegaskan bahwa banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi memerlukan penguatan manajemen risiko bencana yang terintegrasi, mulai dari prabencana hingga pemulihan jangka panjang, sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok rentan.
Webinar ini juga mencatat masukan peserta terkait langkah tindak lanjut pemerintah daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, antara lain: penegakan aturan terhadap penebangan hutan dan aktivitas tambang yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan; rehabilitasi kawasan hulu dan sepanjang DAS melalui penanaman tanaman konservasi dan pendekatan agroforestry yang bernilai ekonomi; percepatan penyediaan hunian sementara dan relokasi permanen di lokasi aman; serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
Melalui kegiatan ini, ACCI USK mendorong penguatan agenda PRB yang komprehensif: berbasis data dan teknologi yang andal, kolaboratif lintas lembaga, sensitif terhadap kelompok rentan, serta menempatkan pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang sebagai bagian dari strategi kebencanaan.[]
