Berita Utama

Banjir Sumatra Ganggu Produksi Pertanian dan Perikanan Nasional

Avatar
×

Banjir Sumatra Ganggu Produksi Pertanian dan Perikanan Nasional

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, bersama Wakil Presiden dan istri melakukan panen perdana lobster di Balai Perikanan Budi Daya Laut KKP, Batam Kepri, 10 September 2025. [Foto: Dok Pribadi]

Byklik.com | Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengingatkan banjir bandang yang menghantam sejumlah wilayah di Sumatra memantik kerusakan besar, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

“Dampaknya bukan main-main, lahan-lahan produktif tenggelam dan produksi pangan amblas,” kata Titiek di Jakarta,  Kamis 15 januari 2026.

Perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu pun menyebut skala kerusakan mencapai ribuan hektare lahan. “Sehingga, produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,”

Maka dari itu, Titiek menegaskan Komisi IV ingin memastikan pemerintah punya rencana pemulihan yang jelas dan terukur untuk sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Mulai dari langkah darurat hingga pemulihan jangka panjang.

Baca Juga  Kapolres Aceh Tengah Resmikan Ruang Pelayanan SKCK Berstandar Ombudsman RI

“Kemudian strategi rehabilitasi dan konstruksi yang dirancang untuk memulihkan produktivitas usaha di sektor pertanian dan perikanan, memperbaiki infrastruktur yang rusak serta menjaga keberlanjutan sumber daya hutan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menilai bahwa tak hanya ladang dan kolam budidaya, kawasan hutan dan daerah aliran sungai turut rusak akibat tekanan ekologis pascabanjir.

“Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian ketahanan Perikanan serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” tuturnya.

Baca Juga  PT PIM Gelar Safari Ramadan dan Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing

Tak kalah penting, ia menekan soal koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, hingga pendampingan teknis harus jalan selaras agar pemulihan tepat sasaran dan tak mubazir anggaran.

“Koordinasi lintas kementerian dan dengan pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran kebijakan teknis dan pendampingan di lapangan agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran serta langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi resiko bencana serupa,” sambungnya