Byklik.com | Yogyakarta — Pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan dinilai semakin mendesak menyusul meningkatnya sorotan publik pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., menegaskan pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis.
“Pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis,” ujarnya dalam Lokakarya Sylva Indonesia 2026 di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Sigit, hutan memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim serta penyediaan pangan, energi, dan air. Ia menilai fungsi tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila pengelolaan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. “Tanpa keterlibatan masyarakat, fungsi-fungsi dasar hutan sulit berjalan secara efektif,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum., menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dari hulu hingga hilir. “Pengelolaan DAS harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama dari hulu sampai hilir,” tegas Dyah.
Ia menjelaskan rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui kombinasi kegiatan vegetatif dan sipil teknis dengan pendekatan lanskap. Pemerintah, kata dia, menyiapkan perencanaan jangka panjang berbasis data serta dukungan persemaian berskala besar agar masyarakat dapat terlibat langsung. “Rehabilitasi lahan memerlukan perencanaan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Dyah menilai penerapan agroforestri menjadi solusi yang menyeimbangkan kepentingan konservasi dan ekonomi. “Aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip konservasi agar fungsi lindung hutan tetap terjaga,” katanya.
Lokakarya Sylva Indonesia 2026 yang berlangsung pada 12–15 Januari 2026 tersebut diikuti mahasiswa kehutanan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan kehutanan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam tata kelola hutan nasional.
