Byklik.com | Jakarta — Dengan rekam jejak panjang di forum hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kembali dipercaya komunitas internasional. Pada 2026, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, menandai puncak peran diplomasi HAM Indonesia sejak Dewan tersebut dibentuk pada 2006.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bertepatan dengan organizational meeting pertama tahun 2026. Indonesia sebelumnya telah dinominasikan secara resmi oleh Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan kawasan.
Kepercayaan ini memperkuat posisi Indonesia yang telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB serta dua kali menjabat Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 dan 2024.
“Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005,” sebagaimana dikutip dari Portal Kemlu Republik Indonesia.
Mandat presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang memiliki pengalaman panjang di diplomasi multilateral dan kawasan, termasuk sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN serta Dubes RI untuk India dan Bhutan.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia bertanggung jawab memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan sepanjang 2026, memastikan pembahasan isu-isu HAM global berlangsung objektif, inklusif, dan berimbang sesuai programme of work tahunan.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan Indonesia akan menjalankan presidensi secara imparsial, transparan, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan, dengan mendorong dialog lintas kawasan serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia, sekaligus momentum strategis untuk mempertegas peran Indonesia sebagai jembatan dialog HAM antara negara maju dan berkembang di tengah dinamika geopolitik global.
