ByKlik.com | Lhokseumawe — Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lhokseumawe secara tegas mendukung hasil Muzakarah Ulama Aceh yang meminta Pemerintah Pusat menetapkan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. NU menilai skala kerusakan, korban jiwa, serta dampak sosial-ekonomi yang meluas, khususnya di Aceh, telah berada pada kondisi darurat nasional.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Lhokseumawe, Dr. Tgk. M. Rizwan Haji Ali, menyampaikan dukungan tersebut pada Senin (15/12/2025) sebagai respons atas hasil Muzakarah Ulama Aceh yang digelar di Banda Aceh dua hari sebelumnya.
Menurut Tgk. Rizwan, seruan para ulama Aceh merupakan taushiyah kepada Pemerintah Pusat agar mengedepankan prinsip kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah) di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
“Dalam perspektif fikih, pemerintah wajib mengatur dan melindungi rakyatnya dengan memastikan terciptanya kemaslahatan masyarakat. Penetapan bencana nasional adalah bagian dari tanggung jawab itu,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan penetapan bencana nasional sangat dibutuhkan untuk menjamin seluruh korban banjir dan warga terdampak memperoleh akses bantuan, layanan darurat, serta percepatan pemulihan. Hingga kini, sejumlah wilayah dilaporkan masih terisolasi, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Tgk. Rizwan menegaskan, hasil Muzakarah Ulama Aceh lahir dari ijtihad kolektif yang objektif dan berlandaskan kondisi riil di lapangan. Para ulama memandang penderitaan masyarakat telah mencapai situasi darurat akibat kehilangan jiwa, harta benda, serta sumber mata pencaharian yang memicu kemiskinan ekstrem.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa penetapan bencana nasional dan penerimaan bantuan internasional akan merendahkan martabat bangsa. Menurutnya, praktik tersebut lazim dalam penanganan bencana besar di tingkat global dan tetap berada di bawah izin serta pengawasan pemerintah.
“Indonesia sendiri aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara. Maka menerima bantuan internasional dalam situasi darurat bukanlah hal yang memalukan,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi lapangan, NU Lhokseumawe menilai proses pemulihan Aceh akan berlangsung panjang dan kompleks tanpa dukungan sumber daya yang lebih besar, termasuk dari lembaga internasional yang masuk secara sah dan terkontrol.
Dengan adanya hasil Muzakarah Ulama Aceh, Tgk. Rizwan menegaskan bahwa landasan penetapan bencana nasional kini tidak hanya kuat secara konstitusional, tetapi juga telah diperkuat oleh kajian keagamaan yang mendalam. Ia optimistis Presiden Prabowo akan memperoleh dukungan luas dari publik dan para ulama dalam mengambil kebijakan strategis tersebut.
“Karena itu, NU Lhokseumawe memberikan dukungan penuh terhadap hasil Muzakarah Ulama Aceh. Sikap ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah, bahwa setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan,” pungkasnya.
