ByKlik.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengambil langkah serius dalam memperkuat ekosistem wakaf sebagai pilar pembangunan daerah melalui pembukaan Aceh Waqaf Summit 2025 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (25/11/2025). Forum bertema “Kolaborasi Efektif Wakaf Menuju Kemakmuran Aceh” ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah modernisasi tata kelola wakaf di Tanah Rencong.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, pakar, akademisi, lembaga filantropi, serta peserta dari berbagai kabupaten/kota dan mancanegara. Ia menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk mengembangkan potensi wakaf secara lebih sistematis dan berkelanjutan. “Tema yang kita usung mencerminkan tekad bersama untuk menghadirkan peran wakaf secara lebih nyata dalam pembangunan Aceh,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Sekda mengulas sejarah panjang wakaf di Aceh, mulai dari Wakaf Habib Bugak Asyi hingga ribuan aset wakaf yang menopang layanan pendidikan, keagamaan, dan sosial. Namun, ia menilai tantangan kekinian menuntut tata kelola yang lebih modern, produktif, dan terukur. “Wakaf tidak cukup dikelola secara konvensional dan sporadis. Ia harus produktif dan memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.
Aceh Waqaf Summit 2025 disebut sebagai bagian penting dari Gerakan Aceh Berwakaf yang tengah digencarkan Pemerintah Aceh. Forum ini diarahkan untuk memperkuat budaya wakaf, meningkatkan kapasitas nazhir, serta menumbuhkan wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi fondasi baru bagi pembangunan sosial-ekonomi Aceh.
Lebih jauh, M. Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh tengah menyusun Rencana Induk Wakaf Aceh dan Peta Jalan Wakaf Aceh 2025–2030. Penyusunan ini diperkuat oleh agenda pembenahan regulasi, digitalisasi sistem pengelolaan, peningkatan transparansi, serta penyiapan Dana Abadi Wakaf Aceh yang dikelola Baitul Mal Aceh. Seluruh langkah tersebut berlandaskan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2025 tentang Gerakan Aceh Berwakaf.
Menutup sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara ulama, pemerintah, dunia usaha, akademisi, filantropi, dan diaspora untuk melahirkan inovasi keuangan sosial Islam yang lebih progresif. Ia berharap summit ini menghasilkan rekomendasi aplikatif dan jaringan kolaborasi baru. “Semoga diskusi hari ini mempercepat langkah kita menuju Aceh yang lebih makmur dan berdaya saing,” tutupnya.
