Penolakan Tak Hentikan Pembangunan Empat Batalyon di Aceh

ByKlik.com | Banda Aceh — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) merencanakan pembentukan empat Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

Dikutip dari laman Kodam IM, rencana pembangunan Yonif TP itu diketahui dari pernyataan Kepala Staf Kodam (Kasdam IM), Brigjen TNI Ayi Supriatna yang disampaikan usai melaksanakan olahraga bersama di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Selasa (4/2/2025) pagi.

Kasdam menyampaikan berbagai kebijakan dan program strategis yang akan diterapkan di lingkungan Kodam IM, termasuk rencana pembentukan Yonif TP. Batalyon ini terdiri dari sembilan kompi, yang mencakup lima Kompi Senapan, satu Kompi Kesehatan, satu Kompi Pertanian, satu Kompi Pembangunan, dan satu Kompi Peternakan.

Belakangan jumlah itu bertambah menjadi lima Yonif TP dengan lokasi tersebar di enam kabupaten, yakni Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Gayo Lues. Namun, pembangunan Yonif TP di Aceh Singkil disebut telah dibatalkan dengan alasan perpindahan lokasi pekerjaan oleh Mabes TNI AD selaku pengguna.

Dihimpun ByKlik dari berbagai sumber, di Aceh Tengah, lokasi pembangunan direncanakan di Kampung Paya Tampu, Kecamatan Rusip Antara untuk Yonif TP 854. Sementara di Aceh Timur direncanakan dibangun di Keude Geurubak, Panton Rayeuk A, Kecamatan Bandar Alam untuk Yonif TP 853.

Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, beberapa sumber menyebutkan Yonif TP 856/Satria Bumi Sakti bermarkas di Desa Blang Sapek, Kecamatan Suka Makmue, dan Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong.

Masyarakat Aceh Menolak

Masyarakat Aceh menolak pembangunan batalyon baru karena beberapa alasan utama, yang sebagian besar berakar pada sejarah konflik di Aceh dan komitmen perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki.

1. Pelanggaran MoU Helsinki
   Pembatasan Jumlah Pasukan: MoU Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian di Aceh, secara jelas membatasi jumlah personel militer dan kepolisian organik di Aceh. Penambahan batalyon dianggap melanggar kesepakatan ini dan dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas perdamaian yang sudah terjalin. Jaminan Ketidakberulangan Konflik: Pembangunan batalyon baru dianggap mengabaikan hak korban konflik untuk mendapatkan jaminan ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence) kekerasan.
2. Trauma Sejarah dan Pelanggaran HAM
   Memicu Trauma Kolektif: Sejarah panjang kekerasan aparat keamanan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa selama konflik, masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh. Kehadiran militer yang masif dikhawatirkan akan membangkitkan kembali trauma dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Keadilan Transisi Belum Tuntas: Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh banyak yang belum terselesaikan secara hukum. Penambahan kekuatan militer ini dikhawatirkan akan semakin menjauhkan penyelesaian keadilan transisi.
3. Prioritas Pembangunan yang Salah
   Kebutuhan Mendesak Lain: Masyarakat Aceh menilai bahwa anggaran untuk pembangunan batalyon seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Mereka merasa bahwa Aceh lebih membutuhkan sekolah dan fasilitas kesehatan daripada seragam loreng. Tugas Sipil vs. Militer: Jika alasan pembangunan batalyon adalah untuk ketahanan pangan atau pembangunan, masyarakat berpendapat bahwa ini seharusnya menjadi kewenangan sektor sipil, bukan militer. Mereka khawatir TNI akan mengambil alih tugas-tugas sipil.
4. Kecurigaan Pusat terhadap Aceh
   Pembangunan batalyon baru dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintah pusat masih mencurigai Aceh, meskipun sudah ada kesepakatan damai. Hal ini berpotensi merusak semangat perdamaian yang telah dibangun selama hampir dua dekade.

Singkatnya, penolakan ini merupakan ekspresi kekhawatiran masyarakat Aceh akan potensi kembalinya ketegangan, pengabaian kesepakatan damai, serta prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka.

Meskipun sempat diwarnai penolakan dari berbagai pihak seperti organisasi masyarakat dan tokoh Aceh, nyatanya paket pekerjaan konstruksi pembangunan fasilitas dan infrastruktur Yonif TP sudah selesai dan diketahui pelaksana pembangunannya. Pembangunan Yonif TP ini sendiri direncanakan dimulai pada tahun 2025.

Pembangunan Yonif TP di Aceh

Dilihat ByKlik dari laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pertahanan (SPSE Kemhan) pada tautan https://spse.inaproc.id/kemhan/nontender di akses pada Jumat (4/7/2025) pukul 17.42 WIB, pada kategori Paket Non Tender diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 853 di Aceh Timur, Pagu: Rp39.888.216.000,00, dengan Pemenang: PT ISWARA HADI ENGINEERING, Harga Negosiasi: Rp39.485.215.998,15.
2. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 853 di Aceh Tengah, Pagu: Rp40.271.242.000,00, dengan Pemenang: PT Rezeki Selaras Mandiri, Harga Negosiasi: Rp39.864.586.998,51.
3. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 854 di Gayo Lues, Pagu: Rp39.537.151.000,00, dengan Pemenang: PT TOTAL TANJUNG INDAH, Harga Negosiasi: Rp39.134.040.899,22.
4. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 855 di Aceh Singkil, Pagu: Rp40.296.196.000,00, Paket dibatalkan karena perpindahan lokasi pekerjaan dari Mabes TNI AD.
5. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 856 di Nagan Raya, Pagu: Rp40.280.273.000,00, dengan Pemenang: PT Kartika Bhaita Harga, Negosiasi: Rp39.865.639.999,68.
6. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP 857 di Pidie, Pagu: Rp37.942.099.000,00, dengan Pemenang: PT Performa Trans Utama, Harga Negosiasi: Rp37.551.548.998,53.

Total pagu dari semua pekerjaan konstruksi yang disebutkan, yaitu Rp238.215.177.000,00.

Secara umum, semua paket ini adalah “Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif Teritorial Pembangunan/Yonif TP” yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2025.

Proses pengadaan dilakukan melalui metode “Penunjukan Langsung” dan saat ini statusnya adalah “Paket Sudah Selesai”. Kementerian Pertahanan, melalui Satuan Kerja Badan Sarana Pertahanan (BARANAHAN) Kemhan, sebagai instansi yang bertanggung jawab. Pada umumnya, dalam penunjukan langsung, hanya ada satu peserta yang ditunjuk dan kemudian menjadi pemenang serta berkontrak.

Untuk semua lokasi (Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Timur), nilai Pagu dan HPS Paket adalah sama, yang menunjukkan bahwa kontrak kemungkinan besar diberikan sesuai dengan nilai tersebut.

Tujuan Pembangunan Yonif TP

Pembangunan Yonif TP bertujuan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya satuan ini juga diharapkan dapat berperan dalam penanganan bencana alam dan menjaga stabilitas keamanan.

Melansir laman Indonesia Defense, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi R, menyatakan ribuan prajurit muda TNI AD telah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari Satuan Yonif TP ini.

Menurut Tandyo para prajurit nantinya tidak hanya fokus pada aspek tempur, tetapi juga akan menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

“Ini merupakan implementasi dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2022, yang mendorong pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh dan berbasis kerakyatan,” katanya saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang I TA 2025 di Pusdikarmed, Cimahi, Jawa Barat, Jumat (25/4).

Infrastruktur Apa Saja yang akan Dibangun?

Sementara ruang lingkup kegiatan fisik Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP meliputi pembangunan berbagai gedung dan pekerjaan infrastruktur penunjang.

Jenis Gedung yang akan dibangun meliputi:

1. Gedung Kantor Mako Batalyon TP
2. Gedung Kantor Kompi
3. Gedung Rumah Jaga
4. Gedung Pos Jaga
5. Gedung Pos Provost
6. Gedung Barak Siaga
7. Gedung Dapur
8. Gedung Garasi Kendaraan
9. Gedung Gudang Munisi Kaliber Kecil (MK)
10. Rumah Dinas (Rumdis) Tipe F-120
11. Rumdis Tipe G-90
12. Rumdis Tipe H-70
13. Rumdis Tipe K-45
14. Pekerjaan Infrastruktur dan Prasarana Penunjang meliputi: pematangan lahan kawasan, jalan perkerasan pada kawasan (jalan kompleks), penyambungan daya listrik PLN dan instalasi listrik luar bangunan, dan penyiapan sumber dan instalasi air bersih luar bangunan. []