Byklik.com | Banda Aceh – Perusahaan didorong memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan keterlibatan dunia usaha diperlukan karena masih banyak pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, rendahnya kepesertaan tersebut antara lain disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program perlindungan serta kemudahan prosedur pendaftarannya.
“Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya bagi para pekerja informal, karena banyak pekerja informal yang belum terlindungi akibat belum mengetahui manfaatnya dan belum mengetahui bahwa cara mendaftarnya sangat mudah,” ujar Saiful, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, perusahaan dapat memperluas sasaran penerima manfaat CSR dengan memberikan perlindungan kepada pekerja informal di lingkungan sekitar. Program tersebut tidak harus terbatas bagi karyawan perusahaan yang bersangkutan.
Dukungan juga dapat diberikan kepada anggota keluarga karyawan yang bekerja di sektor informal. Saiful mencontohkan, pasangan karyawan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR perusahaan.
Selain dunia usaha, pemerintah daerah juga diharapkan berperan memperluas cakupan perlindungan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pekerja rentan.
Saiful mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna membangun kolaborasi dalam meningkatkan jumlah peserta.
Ia menegaskan, perlindungan pekerja informal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tanggung jawab tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, perusahaan, ataupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini harus kita keroyok, tidak bisa hanya menggunakan APBD saja, perusahaan saja, atau kami saja. BPJS tidak bisa sendiri. Mari bersama-sama kita sosialisasikan dan terus kita monitor pergerakannya,” tuturnya.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan, dan BPJS Ketenagakerjaan, semakin banyak pekerja informal dan kelompok pekerja rentan diharapkan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini juga diharapkan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh program perlindungan tersebut.
