Byklik.com | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga perwira tinggi Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026. Menurutnya, pasal-pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, tindak pidana makar di dalam KUHP secara khusus mencakup beberapa kategori, yakni makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan tujuan memisahkan sebagian wilayah negara.
“Namun, sampai sejauh ini tidak ada indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujar Yusril.
Terkait substansi atau materi yang diduga menjadi sasaran penyadapan, Yusril mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Polri untuk menjelaskannya kepada publik.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Kasus tersebut diduga berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Salah satu nomor telepon yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, penyadapan diduga menyasar nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
