Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp10,37 triliun dalam Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027. Nota Keuangan dan rancangan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin, 26 Oktober 2026.
Penyerahan dokumen dilakukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, yang hadir mewakili Gubernur Aceh. Ia menjelaskan, penyusunan rancangan APBA 2027 mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum APBA (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027.
“Perencanaan ini terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial,” ujar Taufik.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan Aceh ditargetkan mencapai Rp10.013.916.686.521 atau sekitar Rp10,01 triliun. Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sekitar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp7,03 triliun, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar Rp2,09 miliar.
Sementara itu, total belanja yang direncanakan mencapai Rp10.374.275.027.386 atau sekitar Rp10,37 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam empat kelompok utama, yakni belanja operasi sebesar Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp1,62 triliun.
Belanja operasi direncanakan untuk membiayai kebutuhan pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Adapun belanja modal mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset lainnya.
Pada komponen pembiayaan, Pemerintah Aceh merencanakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil.
Berdasarkan angka yang tercantum dalam rancangan tersebut, belanja Aceh lebih besar sekitar Rp360,36 miliar dibandingkan dengan target pendapatan. Selisih itu menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang perlu diperhitungkan dalam struktur APBA 2027.
Pemerintah Aceh berharap pembahasan Rancangan Qanun APBA 2027 bersama DPRA dapat berlangsung lancar hingga mencapai persetujuan bersama. Setelah disepakati, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan anggaran ini menjadi tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan Aceh pada 2027, termasuk alokasi belanja untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat.
