Byklik.com | Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria mengungkap sejumlah persoalan yang membebani petani di berbagai wilayah Aceh, mulai dari minimnya sosialisasi pengendalian hama, distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata, hingga keterbatasan irigasi dan pemulihan lahan terdampak banjir yang belum tuntas.
Keluhan tersebut dihimpun melalui kegiatan reses Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria. Temuan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat, 16 Oktober 2026, sebagai bentuk desakan agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan pertanian.
Koordinator lapangan, Teuku Novriafdhal, mengatakan berbagai persoalan tersebut membutuhkan pendampingan intensif dan penanganan konkret dari pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama di wilayah terdampak bencana.
Salah satu persoalan ditemukan di Seulimeum. Petani mengeluhkan minimnya sosialisasi mengenai pengendalian hama tanaman, padahal serangan hama disebut meningkat pada musim panen kedua dan berdampak terhadap hasil pertanian.
“Di Seulimeum, misalnya, petani mengeluhkan minimnya sosialisasi mengenai penanganan hama. Padahal, pada panen kedua, serangan hama meningkat dan berdampak terhadap hasil pertanian,” kata Novriafdhal di depan Kantor DPRA, Jumat, 16 Oktober 2026.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi di Sigli, Kabupaten Pidie. Menurut Novriafdhal, penyaluran pupuk dinilai belum merata karena hanya diterima kelompok petani tertentu. Kondisi tersebut menyulitkan petani lain yang membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan produksi.
Di sejumlah kawasan pertanian di Pidie, keterbatasan jaringan irigasi juga menjadi kendala serius. Petani yang tidak memiliki akses pengairan terpaksa mengandalkan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi.
Ketergantungan terhadap hujan membuat petani menghadapi risiko gagal panen. Ketika hujan tidak turun, tanaman padi terancam kekurangan air. Sebaliknya, curah hujan tinggi dapat menyebabkan sawah terendam dan merusak tanaman.
“Pidie permasalahan irigasi, tidak ada irigasi mereka. Jika hujan air naik ke atas padinya sehingga terbenam. Jika tidak ada hujan padi mati,” ujarnya.
Sementara itu, di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, mahasiswa menyoroti penanganan dampak banjir yang dinilai belum tuntas. Novriafdhal menyebut, sekitar satu tahun setelah bencana, penanganan di lokasi tersebut masih terbatas pada penggalian parit kecil dengan kedalaman sekitar satu meter.
Kondisi itu membuat petani harus menanggung biaya tambahan untuk menangani kerusakan lahan pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyewa alat berat jenis ekskavator untuk membantu pekerjaan pemulihan lahan.
Menurut Novriafdhal, biaya penyewaan alat berat tersebut dapat mencapai Rp300 ribu bagi seorang petani. Beban tambahan itu dinilai semakin menyulitkan petani yang lahannya belum pulih setelah terdampak bencana.
Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, baik dalam penyediaan sarana produksi maupun pembangunan infrastruktur pengairan. Penanganan hama, pemerataan pupuk bersubsidi, dan perbaikan irigasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian.
Mahasiswa juga mendorong percepatan pemulihan lahan terdampak banjir dan longsor agar petani dapat kembali mengolah sawah secara optimal. Tanpa penanganan yang memadai, kerusakan lahan dan keterbatasan sarana produksi berpotensi terus membebani petani serta menghambat pemulihan ekonomi keluarga di wilayah terdampak bencana.
