Byklik.com | Banda Aceh – Persentase penduduk miskin di Aceh meningkat menjadi 12,34 persen pada Maret 2026. Angka tersebut naik 0,12 poin persentase dibandingkan September 2025, di tengah tekanan ekonomi akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah sejak November 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Agus Andria, mengatakan data tersebut menggambarkan kondisi kemiskinan pada Maret 2026, bukan September 2026. Hal itu disampaikannya saat memaparkan data kemiskinan Aceh melalui konferensi daring, Kamis (15 Oktober 2026).
“Ini angka kemiskinan keadaan Maret 2026, bukan angka September 2026,” kata Agus.
Ia menjelaskan, perekonomian Aceh pada awal 2026 menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,65 persen, sedangkan inflasi pada Februari 2026 mencapai 6,94 persen. Tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen.
Tekanan ekonomi tersebut turut diperberat oleh bencana yang berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 52.000 hektare lahan terdampak, sehingga produktivitas padi mengalami penurunan.
Menurut Agus, kondisi tersebut berbeda dengan perkembangan ekonomi sebelum bencana, ketika produktivitas di sejumlah wilayah Aceh masih menunjukkan tren peningkatan.
Berdasarkan data BPS Aceh, sebanyak 14 kabupaten/kota mengalami penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan 2025. Sebaliknya, sembilan kabupaten/kota mencatat kenaikan angka kemiskinan.
“Berdasarkan data BPS, terdapat 14 kabupaten/kota yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan 2025. Sementara itu, sembilan kabupaten/kota mencatat kenaikan angka kemiskinan,” jelasnya.
Agus mengatakan, seluruh kabupaten/kota yang tidak terdampak bencana mengalami penurunan kemiskinan. Namun, perkembangan di daerah terdampak bencana tidak seragam. Sejumlah daerah masih mampu menekan angka kemiskinan meskipun menghadapi dampak bencana.
Ia mencontohkan Kota Langsa yang mencatat penurunan kemiskinan meskipun turut terdampak bencana. Menurutnya, aktivitas ekonomi di daerah tersebut kembali bergerak relatif cepat selama proses pemulihan, antara lain melalui kegiatan perdagangan dan masuknya barang kebutuhan masyarakat.
Agus berharap data terbaru tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga berharap percepatan rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Aceh pada periode berikutnya.
