Byklik.com | Jakarta – Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengusulkan penataan kawasan kumuh Pusong seluas 19,28 hektare serta mendorong dukungan pemerintah pusat untuk program perbaikan rumah masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kedua usulan tersebut dibahas dalam audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian, di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sayuti menyampaikan perlunya penanganan kawasan Pusong, Kecamatan Banda Sakti, secara terpadu melalui pembenahan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Rencana penataan kawasan itu mencakup perbaikan drainase, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih. Pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendukung terciptanya kawasan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni.
Menurut Sayuti, peningkatan kualitas kawasan Pusong tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah pembersihan Waduk Pusong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung penataan kawasan di sekitar waduk.
“Penataan kawasan Pusong menjadi salah satu perhatian kami agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni. Karena itu, pembenahan infrastruktur dan pembersihan Waduk Pusong menjadi bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Sayuti.
Pemko Lhokseumawe Dorong Dukungan Program BSPS
Selain penataan kawasan kumuh, audiensi tersebut membahas peluang dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.
Program BSPS diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Melalui program tersebut, warga yang memenuhi kriteria diharapkan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki rumah agar lebih layak huni.
Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap usulan penataan kawasan kumuh Pusong dan dukungan program BSPS mendapat perhatian pemerintah pusat. Koordinasi dengan Kementerian PKP diharapkan menjadi langkah awal untuk membahas kebutuhan, persyaratan, serta peluang dukungan bagi kedua program tersebut.
“Kami berharap koordinasi ini dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat, sehingga upaya mewujudkan kawasan permukiman yang tertata dan rumah layak huni bagi masyarakat Lhokseumawe dapat berjalan lebih optimal,” kata Sayuti.
Penataan kawasan Pusong merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas permukiman pesisir di Kota Lhokseumawe. Namun, realisasi program tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui pembahasan teknis, kepastian dukungan anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemko Lhokseumawe berharap penataan lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas rumah masyarakat dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan berbagai pihak, upaya tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan warga dan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan nyaman.***
