Byklik.com | Jantho – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Provinsi Aceh mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Tim Satgas PRR Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Marsda TNI Mohammad Nurdin, saat bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil, yang mewakili Bupati Aceh Besar Muharram Idris, di ruang kerja Sekdakab Aceh Besar, Rabu, 14 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.
Mohammad Nurdin mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi di sejumlah wilayah Aceh berangsur membaik setelah penanganan pascabencana dilakukan secara bersama-sama.
“Intinya, negara hadir langsung dalam penanganan banjir Aceh pada akhir November 2025 lalu. Alhamdulillah, sekarang kondisi semakin membaik atas dukungan kita semua,” ujar Mohammad Nurdin.
Meski dampak banjir di Aceh Besar disebut tidak separah di sejumlah kabupaten lain, bencana tersebut tetap memengaruhi aktivitas masyarakat dan sejumlah sektor pelayanan publik. Sektor pertanian, pendidikan, fasilitas umum, serta sarana ibadah termasuk yang terdampak.
Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil menjelaskan bahwa banjir yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada November 2025 turut berdampak pada masyarakat Aceh Besar. Sejumlah lahan pertanian mengalami kerusakan, sementara beberapa fasilitas pendidikan dan tempat ibadah juga terdampak.
Atas dukungan dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, Bahrul Jamil menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait serta Satgas PRR Pascabencana Alam Provinsi Aceh.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat serta memperbaiki fasilitas yang terdampak banjir.
Mitigasi Bencana Diperkuat
Selain membahas rehabilitasi dan rekonstruksi, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Pembahasan mencakup peningkatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan, penguatan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan apabila bencana kembali terjadi.
Upaya mitigasi juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi kebencanaan, aparat keamanan, dan masyarakat. Pemetaan wilayah rawan serta penyebarluasan informasi mengenai langkah penyelamatan diharapkan dapat membantu masyarakat merespons keadaan darurat secara lebih cepat dan tepat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, antara lain Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Abdullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Arifin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ridwan Jamil, Kepala Dinas Pertanian Ade Kurniawan Abdy, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Rusdi, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukhtaruddin. Unsur Polres Aceh Besar juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama instansi terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam pemulihan pascabencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang.***
