Byklik.com | Jakarta – Rendahnya akses pengobatan dan terbatasnya tenaga kesehatan jiwa masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, kesehatan jiwa perlu menjadi prioritas pembangunan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono saat membuka diskusi bertajuk “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya” dalam rangkaian Festival Suara Jiwa di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.
Dante mengatakan, kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebagai isu yang terpinggirkan. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan jiwa merupakan bagian penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul.
“Hari ini saya menyaksikan bagaimana masalah kejiwaan itu sangat penting. Masalah kejiwaan bukan lagi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi isu utama. Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” ujar Dante.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam mendukung individu neurodivergen, termasuk mereka yang mengalami Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas serta disleksia.
Menurut Dante, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak. Kesulitan belajar yang dialami pada masa kanak-kanak tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan mereka meraih masa depan yang lebih baik.
Ia mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang diketahui mengalami disleksia. Menurutnya, perbedaan cara belajar tidak serta-merta menghalangi seseorang untuk meraih prestasi.
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” katanya.
Akses pengobatan depresi masih terbatas
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi. Sementara itu, kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan layanan penanganan masih menjadi persoalan.
Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, Endang menyebut gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Kontributor utamanya meliputi depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia.
Sementara itu, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat tercatat sebanyak 4 per 1.000 anggota rumah tangga.
Endang menyebut, berdasarkan data yang disampaikan Kemenkes, hanya 12,7 persen penderita depresi yang menerima pengobatan.
“Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis,” jelasnya.
Keterbatasan tenaga kesehatan jiwa dan distribusinya yang belum merata turut memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan.
Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia memiliki 1.495 psikiater, atau sekitar satu psikiater untuk setiap 180.000 penduduk. Angka tersebut masih jauh dari acuan satu psikiater untuk setiap 30.000 penduduk yang disebut dalam bahan keterangan Kemenkes.
Selain itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan primer agar masyarakat lebih mudah memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.
Kemenkes perluas skrining kesehatan jiwa
Untuk memperluas akses pelayanan, Kemenkes memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan terintegrasi, antara lain melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.
Menurut data Kemenkes, skrining kesehatan jiwa melalui program tersebut telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang. Dari hasil skrining, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Hasil skrining digunakan untuk mengidentifikasi individu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, skrining bukan diagnosis klinis sehingga penetapan kondisi kesehatan seseorang tetap memerlukan penilaian tenaga kesehatan.
Untuk mempercepat tindak lanjut hasil skrining di fasilitas pelayanan kesehatan primer, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa. Panduan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan untuk membantu penanganan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
Keempat kelompok tersebut meliputi ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa, serta lanjut usia.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” pungkas Endang.
Penguatan skrining dan layanan kesehatan jiwa di tingkat primer diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap penanganan yang tepat. Dukungan keluarga, pengurangan stigma, ketersediaan tenaga profesional, dan kesinambungan layanan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan jiwa masyarakat.
Melalui pendekatan yang inklusif, individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa maupun memiliki perbedaan perkembangan diharapkan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.***
