Byklik.com | Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengkritik pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang dinilainya masih perlu dievaluasi, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Alfian dalam diskusi publik bertema keberlanjutan dana Otsus dan kemandirian ekonomi Aceh di Gedung Ampi, Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Alfian, dana Otsus yang diterima Aceh sejak 2008 seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar membiayai proyek pembangunan yang berpotensi mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai, sejumlah pembangunan belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan publik. Penentuan proyek, menurutnya, perlu diawasi agar tidak didominasi kepentingan politik atau pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.
“Jangan sampai pembangunan yang menggunakan dana Otsus hanya mengakomodasi kepentingan orang-orang yang memiliki akses. Masyarakat yang tidak memiliki akses juga harus mendapatkan manfaat,” ujar Alfian dalam pemaparannya.
Ia menyebutkan, berdasarkan estimasi dan temuan yang disampaikan MaTA, terdapat sekitar 5.000 kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan dana Otsus selama periode 2008–2020.
Namun, Alfian menekankan bahwa banyaknya kegiatan pembangunan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan penggunaan anggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang terukur.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup penentuan prioritas, ketepatan alokasi anggaran, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan dana Otsus tidak hanya dinilai dari jumlah proyek yang diselesaikan.
Alfian juga menyoroti ketergantungan Aceh terhadap dana Otsus. Dengan 2027 disebut sebagai tahun terakhir penerimaan dana tersebut berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam forum, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ia mengingatkan, ketergantungan pada dana Otsus dapat membatasi ruang pemerintah untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah dan mencari alternatif pembiayaan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, menurut Alfian, pembahasan mengenai masa depan Otsus tidak cukup hanya berfokus pada besaran anggaran yang akan diterima. Perbaikan tata kelola dan ketepatan penggunaan dana juga harus menjadi perhatian utama.
Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat menghasilkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik sehingga kesalahan dalam menentukan program dan mengalokasikan dana tidak terus berulang.
Selain tata kelola anggaran, Alfian mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi perlu menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Pembangunan fisik, menurutnya, harus diimbangi kebijakan yang memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan kemandirian daerah.
Ia juga mendorong generasi muda dan mahasiswa untuk terlibat aktif mengawasi pengelolaan dana Otsus. Pemahaman mengenai sejarah, tujuan, dan penggunaan anggaran tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengawal kebijakan pembangunan dan menyuarakan kebutuhan publik.
Alfian menegaskan, berakhirnya dana Otsus semestinya menjadi momentum bagi Aceh untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.
Pemerintah, katanya, perlu memastikan setiap anggaran yang tersedia digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dikelola secara transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga Aceh.
