Byklik.com | Yogyakarta – Kerusakan hutan akibat eksploitasi berlebihan, pembalakan liar, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, hingga pembakaran lahan dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya hutan dan kehidupan masyarakat.
Kerusakan tersebut tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis, termasuk keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan ketersediaan air.
Guru Besar Purna Tugas Bidang Silvikultur Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Ir. Suryo Hardiwinoto, M.Agr.Sc., mengatakan pemulihan hutan yang telah mengalami degradasi membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional bertajuk “Peran Silvikultur dalam Rehabilitasi dan Peningkatan Produktivitas Hutan” di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (2/10/2026).
“Untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah mengalami degradasi diperlukan ilmu dan teknologi guna membangun hutan yang menjadi salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari di Indonesia,” kata Suryo.
Menurutnya, sistem silvikultur menjadi salah satu ilmu penting untuk meregenerasi sumber daya hutan sekaligus meningkatkan produktivitasnya.
Ia menjelaskan, silvikultur bukan sekadar kegiatan menanam pohon, tetapi merupakan perpaduan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam membangun sumber daya hutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang.
“Silvikultur berfungsi membangun dan memelihara tegakan hutan sehingga komposisi, struktur dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Suryo mengatakan hutan memiliki potensi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan kayu. Hutan juga menyediakan pangan, energi terbarukan, serapan karbon, pengatur tata air, serta berbagai jasa lingkungan.
Karena itu, pengelolaan hutan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini.
“Ini (silvikultur) perlu terus dikembangkan baik dalam konteks nasional maupun global agar mampu menjawab kebutuhan pengelolaan hutan yang semakin kompleks,” katanya.
Dalam penerapannya, silvikultur mencakup rangkaian kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga penanaman kembali. Rangkaian tersebut diperlukan untuk memastikan tegakan hutan tetap berkelanjutan setelah pemanfaatan hasil hutan dilakukan.
Suryo menegaskan, pengelolaan hutan tidak berhenti setelah kayu dipanen. Tegakan harus dibangun kembali melalui penanaman agar fungsi dan produktivitas hutan tetap terjaga.
“Kegiatan menanam, memelihara, memanen, dan menanam kembali menjadi rangkaian yang saling berkaitan dalam pengelolaan hutan,” tuturnya.
Ia juga memaparkan penerapan silvikultur dalam meningkatkan produktivitas hutan tanaman Jati dan Pinus di Jawa. Pengembangan kedua jenis tanaman tersebut telah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui pengaturan komposisi jenis, jarak tanam, kerapatan, serta penggunaan bibit unggul.
“Penelitian dan pengembangan silvikultur Pinus dan Jati terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan manipulasi lingkungan tempat tumbuh dan pengendalian hama-penyakit terpadu,” ujarnya.
Ke depan, Suryo menilai silvikultur memiliki peran strategis dalam mewujudkan tegakan hutan yang produktif dan lestari dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurutnya, pengelolaan hutan tidak boleh hanya diarahkan untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan nonkayu. Hutan juga harus dipandang sebagai sumber pangan, pakan, obat-obatan, energi terbarukan, penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyedia jasa lingkungan dan ekowisata.
“Dari sini, sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” katanya.
Dalam seminar tersebut, sesi pleno juga menghadirkan sejumlah pembicara dengan pengalaman berbeda dalam penerapan silvikultur di lapangan.
Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan, Ditjen PDASRH, Kementerian Kehutanan RI, Ir. Sri Handayaningsih, M.Sc., membahas pentingnya silvikultur lanskap dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), khususnya untuk mengendalikan erosi dan mendukung Food-Energy-Water Nexus.
Sementara itu, Dr. Ir. Digna Jatiningsih, M.T., IPU dari PT Kaltim Methanol Industri memaparkan pengalaman pemulihan lahan kritis di Bontang melalui penanaman vegetasi pionir hingga pengayaan spesies lokal Kalimantan.
Direktur Operasi Perum Perhutani, Ir. Wawan Triwibowo, S.Hut., M.H., IPU, memaparkan optimalisasi penjarangan Jati Plus Perhutani (JPP) serta pengembangan Pinus Bocor Getah (PBG) dalam merespons dinamika KHDPK di Jawa.
Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumatera Selatan dan Lampung, Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si., menyoroti pemanfaatan modernisasi tree breeding, mesin Nursery Quality Control (NQC), serta teknologi LiDAR untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan produksi dalam skala luas.
Para pembicara menekankan bahwa ilmu silvikultur dapat menjadi dasar pengelolaan hutan dengan fungsi kawasan yang berbeda, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan sumber daya hutan.
