Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengajak investor untuk berinvestasi di Aceh. Ia menekankan visi Pemerintah Aceh adalah menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikan Fadhlullah dalam Forum Komunikasi Investasi dan Pembangunan Infrastuktur antara Pemerintah Aceh dengan Investor Tiongkok yang diselenggarakan PT Global Invesment bersama PT Gotion Indonesia Materials di Gedung World Capital Tower, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025) lalu.
Ihwal iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bukan janji baru. Bukan pula harapan baru. Semua gubernur yang menjabat di Aceh—dan di daerah lain di Indonesia—selalu menjanjikan perbaikan iklim investasi di hadapan investor. Namun, kalau dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, hasilnya tak terlalu menggembirakan. Aceh masih kalah jauh dibandingkan dengan provinsi tetangga, yakni Sumatra Utara.
Kalau mau dilihat lebih jauh, realisasi investasi di Aceh hanya fokus pada sumber daya alam, sementara sektor jasa dan pariwisata pertumbuhannya sangat rendah. Kalau hanya mengandalkan sektor sumber daya alam yang terus dieksploitasi, tentu ada kerugiannya baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial budaya. Kesannya, Aceh hanya menarik karena kekayaan alam semata. Tanpa kekayaan alam, investor enggan bertandang.
Bukan salah juga kalau fokus pada sumber daya alam, karena potensi Aceh memang besar. Namun, harusnya ini ditempatkan dalam jangka pendek sambil membenahi sektor jasa. Momentum ini harusnya juga dimanfaatkan untuk menarik investor dalam bidang lainnya, sehingga Aceh tidak selalu kehilangan momentum. Ingat, guyuran dana yang melimpah ruah saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa dan tsunami 2004, ternyata gagal dioptimalkan sebagai momentum pertumbuhan ekonomi dan kemajuan.
Hal pertama yang harus dilakukan Pemerintah Aceh adalah memperjelas peta jalan investasi jangka panjang, ini harusnya sejalan dengan visi dan misi Muzakir Manaf – Fadhullah selaku gubernur dan wakil gubernur periode 2025 – 2030. Kemudian, Pemerintah Aceh harus membenahi iklim investasi. Klaim di hadapan investor bahwa iklim sudah kondusif, tidak terlalu menarik karena investor tidak mudah percaya. Mereka tentu sangat berhati-hati menanamkan modal di tengah ketidakdakpastian.
Selain izin yang harusnya lebih mudah dan cepat, masalah biaya siluman juga harus dibenahi. Jangan ada lagi oknum pejabat yang memeras investor. Demikian juga dengan biaya tak terduga lainnya yang kerap dikeluhkan investor. Belum lama ini, muncul berita investor luar negeri kabur karena diperas organisasi kemasyarakatan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Aceh.
Politisi juga harus lebih menahan diri dalam berkomentar dan tidak latah bereaksi ketika menerima laporan. Ada seorang senator asal Aceh, misalnya, mendesak sebuah perusahaan migas angkat kaki dari Aceh menyusul keluhan segelintir warga. Alih-alih mengundang investor, senator itu malah mengusir investor yang sudah ada.
Terakhir, Pemerintah Aceh pun harus lebih selektif terhadap rekam jejak investor. Pejabat terkait harus memastikan mereka benar-benar investor, bukan sekadar broker yang ingin menikmati fasilitas dari Pemerintahan Aceh, dan kemudian berharap mendapatkan biaya layanan secara percuma tanpa ada kontribusi nyata bagi realisasi investasi.[]
