Byklik.com | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis air bersih yang meluas akibat kemarau ekstrem. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat harus menjadi prioritas karena merupakan hak dasar setiap warga negara.
Puan menegaskan krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan tahunan. Ia menilai kondisi masyarakat yang harus mengantre bantuan, menempuh perjalanan jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan demi memperoleh air bersih menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyat.
“Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya,” kata Puan dalam keterangan pers, Rabu, 29 Juli 2026.
Pernyataan itu disampaikan menyusul meningkatnya ancaman kekeringan di berbagai daerah. BMKG melaporkan sebanyak 39 daerah di Pulau Jawa berpotensi mengalami krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini, meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah daerah bahkan telah masuk kategori peringatan tertinggi atau status Awas.
Di Banten, pemerintah provinsi mencatat 140 titik terdampak kekeringan yang tersebar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan sebanyak 30.593 jiwa terdampak krisis air bersih.
Puan meminta pemerintah menetapkan penanganan krisis air bersih sebagai prioritas lintas kementerian bersama pemerintah daerah. Menurutnya, harus ada satu komando yang memastikan seluruh wilayah terdampak terdata, kebutuhan masyarakat dihitung, sumber pasokan ditetapkan, dan distribusi air dilakukan setiap hari hingga kondisi kembali normal.
Ia juga meminta pemerintah menambah armada mobil tangki, tandon air, titik distribusi, personel, serta sumber pasokan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi. Selain itu, TNI, Polri, BUMN, perusahaan air minum, dan instansi terkait diminta dilibatkan untuk mempercepat penyaluran air bersih, disertai jadwal distribusi yang diumumkan secara terbuka.
Puan menegaskan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, dan permukiman padat harus menjadi prioritas pasokan air. Ia juga meminta pemerintah daerah mengawasi harga air agar kelangkaan tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu menyiapkan skenario apabila kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan, termasuk menghitung cadangan air, kapasitas distribusi, sumber pasokan alternatif, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan DPR akan terus mengawasi agar penanganan krisis air bersih benar-benar menjamin seluruh warga memperoleh akses air yang layak.
