Byklik.com | Tangerang — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat langkah pemulihan layanan pendidikan pascabencana di wilayah Sumatra. Strategi tersebut dipaparkan dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama media massa di Tangerang Selatan, Senin, 2 Maret 2026.
Perwakilan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Jamjam Muzaki, menyampaikan hampir seluruh daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini memasuki fase transisi darurat pemulihan.
“Aceh Tamiang, misalnya, baru saja menyelesaikan masa tanggap darurat pada 24 Februari kemarin dan kini dilanjutkan dengan proses transisi selama tiga bulan ke depan,” jelas Jamjam.
Ia menerangkan penanggulangan bencana di sektor pendidikan terbagi dalam tiga fase, yakni siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi pemulihan. Dampak bencana meliputi kerusakan sarana prasarana, terputusnya akses ke satuan pendidikan, serta dampak sosial bagi warga sekolah.
“Banjir dan longsor tidak hanya merendam ruang kelas dengan lumpur, tetapi juga merusak mebeler, buku, hingga perangkat elektronik. Gangguan terhadap layanan pendidikan ini menjadi fokus utama kami,” ujarnya.
Kerusakan akses jalan dan jembatan turut memperparah kondisi. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah, guru harus menyeberangi sungai menggunakan seling tambang karena jembatan utama belum pulih.
Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Kemendikdasmen telah mendistribusikan 168 tenda kelas darurat dan membangun 44 ruang kelas semi permanen. Fasilitas publik seperti asrama haji di Kota Padang juga dimanfaatkan sebagai lokasi belajar sementara.
“Total 168 tenda sudah kami kirim, serta pembangunan ruang kelas semi permanen agar anak-anak tetap bisa belajar,” kata Jamjam.
Dukungan operasional juga diberikan melalui penyaluran school kit dan 167 ribu buku teks pembelajaran. Dari sisi kesejahteraan, sekitar 59 ribu guru terdampak memperoleh tunjangan khusus.
“Total dana sebesar Rp220 miliar sudah disalurkan kepada 36 ribu guru pada tahap pertama dan kedua. Masing-masing menerima Rp6 juta untuk tiga bulan,” tambahnya.
Untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, revitalisasi sekolah dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan transfer dana langsung ke rekening satuan pendidikan. Hingga akhir Februari, sebanyak 1.741 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun.
“Kami menargetkan sekolah rusak ringan dan sedang rampung sebelum tahun ajaran baru. Untuk kerusakan berat atau relokasi, ditargetkan selesai akhir tahun sesuai zonasi kerawanan bencana,” pungkas Jamjam.
