ByKlik.com | Surabaya — Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Provinsi Jawa Timur bersama Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah awal memastikan seluruh moda dan infrastruktur transportasi siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik dan arus balik.
Menhub menegaskan, Jawa Timur merupakan salah satu simpul utama pergerakan nasional, baik sebagai daerah asal maupun tujuan pemudik, sekaligus penghubung koridor Jawa–Bali dan kawasan timur Pulau Jawa. Karena itu, kesiapan wilayah ini dinilai krusial bagi kelancaran Angkutan Lebaran secara nasional.
“Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kunci dalam memastikan layanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama masa mudik dan arus balik pada Angkutan Lebaran 2026,” ujar Dudy.
Berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 50,60 persen penduduk atau 143,91 juta orang. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi asal pemudik terbesar ketiga nasional dengan 17,12 juta orang, sekaligus tujuan mudik terbesar kedua dengan 27,29 juta orang. Kota Surabaya bahkan masuk dalam kabupaten/kota tujuan favorit dengan estimasi 732 ribu orang.
Menghadapi angka tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi pelayanan terpadu antarmoda melalui penguatan kapasitas angkutan massal, optimalisasi jadwal operasi, serta distribusi penumpang berbasis simpul transportasi. Skema ini dirancang untuk mencegah penumpukan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.
“Kemenhub memastikan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung, termasuk delaying system di Kawasan Pelabuhan Ketapang, penyiapan UPPKB sebagai rest area, SKB pengaturan Angkutan Lebaran bersama Polri, serta Program Mudik Gratis,” tegas Dudy.
Dari sisi kapasitas, sektor darat disiapkan 31 ribu unit bus dengan daya angkut 1,25 juta penumpang. Transportasi laut diperkuat 829 kapal dengan kapasitas 3,26 juta penumpang dan dukungan 636 pelabuhan. Kereta api menyiapkan 3.821 sarana dan 668 stasiun, sementara sektor udara mengoperasikan 392 pesawat melalui 257 bandar udara.
Adapun transportasi penyeberangan diperkuat 255 kapal dengan kapasitas 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan di 15 lintas penyeberangan. Skema ini difokuskan untuk mengurai kepadatan di jalur-jalur krusial, terutama akses menuju Bali dan kawasan timur Indonesia.
Aspek keselamatan menjadi perhatian utama melalui ramp check bus AKDP dan pariwisata di 29 terminal tipe B serta pool kendaraan se-Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan sejak 2 Februari hingga 25 Maret 2026 guna memastikan seluruh armada memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengawasan juga diperketat di perlintasan sebidang kereta api, jalur arteri rawan kepadatan, serta akses pelabuhan.
“Kami meyakini, dengan koordinasi solid dan respons cepat bersama seluruh pemangku kepentingan, potensi pergerakan besar ini dapat dikelola secara terukur dan terkendali,” kata Dudy. Rapat koordinasi turut dihadiri Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto, Pangdam V/Brawijaya Rudy Saladin, serta jajaran pemerintah daerah, BUMN, dan asosiasi transportasi.
