ByKlik.com | Jakarta — Komisi XII DPR RI mengapresiasi capaian lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional yang menembus angka 605 ribu barel per hari dan berhasil memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi sektor hulu migas di tengah berbagai tantangan struktural yang masih membayangi industri energi nasional.
Apresiasi itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala SKK Migas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi sektor hulu migas. Lifting migas nasional yang mencapai 605 ribu barel per hari dan memenuhi target APBN merupakan capaian yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Cheroline.
Meski demikian, politisi Fraksi NasDem tersebut mengingatkan bahwa kinerja positif tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menegaskan, sektor migas nasional masih menghadapi tantangan serius karena produksi saat ini didominasi oleh lapangan-lapangan tua yang secara alamiah terus mengalami penurunan produksi.
“Kita masih menghadapi tantangan struktural karena produksi didominasi lapangan tua yang terus mengalami penurunan alami. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi penurunan signifikan di masa mendatang,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga keberlanjutan produksi migas membutuhkan langkah konkret, terutama melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi serta peningkatan investasi di sektor eksplorasi. Tanpa terobosan di dua sektor tersebut, target produksi jangka panjang dinilai akan sulit tercapai.
“Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi teknologi dan peningkatan investasi eksplorasi untuk menjaga keberlanjutan produksi nasional,” lanjutnya.
Menatap 2026, Cheroline menekankan pentingnya percepatan investasi dan eksplorasi migas, peningkatan produksi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah-langkah tersebut dinilai krusial guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan penerimaan negara tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat agar target produksi dapat tercapai dan ketahanan energi nasional semakin kokoh,” pungkasnya.
