ByKlik.com | Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya memastikan aspirasi daerah masuk secara konkret dalam perencanaan pembangunan nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Forum strategis tersebut diikuti 38 Bappeda provinsi, dengan 36 provinsi hadir langsung dan dua provinsi mengikuti secara daring. Dalam kegiatan itu, DPD RI juga menyerahkan dokumen kompilasi usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 berbasis aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda).
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan aspirasi daerah harus menjadi bagian nyata dalam siklus perencanaan hingga penganggaran pembangunan nasional. “Suara daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana. Aspirasi harus masuk dalam perencanaan, tercermin dalam penganggaran, hingga benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Yorrys.
Menurutnya, dokumen kompilasi usulan tersebut merepresentasikan kebutuhan riil wilayah, bukan kepentingan sektoral, sehingga harus diuji secara teknokratis dalam sistem perencanaan nasional. “Kami ingin memastikan setiap aspirasi daerah memiliki jalur tindak lanjut yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Mewakili Sekretaris Jenderal DPD RI, Deputi Persidangan Oni Choiruddin menegaskan Rakernas menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Forum ini memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.Kolaborasi ini penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Oni.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai Rakernas memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. “Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi akan menentukan arah pembangunan nasional di masa mendatang,” ujar Febrian.
Ia menekankan perencanaan pembangunan harus semakin selaras, terarah, dan berorientasi pada dampak nyata tanpa mengabaikan keberlanjutan. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh meninggalkan siapa pun dan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan,” tegasnya.
Febrian juga memaparkan empat fokus utama penyusunan RKP 2027, yakni memastikan RKP menjadi dasar program berdampak nyata, memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, menjadikan RKP sebagai acuan bersama pusat dan daerah, serta memperluas koordinasi pembangunan partisipatif dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Menutup Rakernas, DPD RI berharap koordinasi antara DPD RI, Bappeda provinsi, dan Bappenas semakin solid sehingga aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kapasitas fiskal daerah. “Setiap usulan harus memiliki jejak tindak lanjut yang dapat dipantau bersama,” pungkas Yorrys.
