Berita Utama

Terkendala Lahan Pemkab Aceh Barat Fasilitasi Jalan Hauling

Avatar
×

Terkendala Lahan Pemkab Aceh Barat Fasilitasi Jalan Hauling

Sebarkan artikel ini
Plt Sekda Aceh Barat, Dr Kurdi ST, MT, MH memimpin rapat fasilitasi hauling batu bara, Selasa 3 Februari 2026. [Foto: Humas Setdakab]

ByKlik.com | Meulaboh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memfasilitasi percepatan pembangunan jalan hauling batu bara oleh PT Prima Sumber Utama (PSU) di Desa Peunaga Cut Ujong, menyusul masih adanya persoalan lahan dan status jalan pada sebagian trase proyek tersebut.

Rapat fasilitasi dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi ST, MT, MH, di ruang rapat Teuku Umar Setdakab, Selasa, 3 Februari 2026. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Aceh Barat dengan PT AJB, PT IPE, dan PT PSU terkait pembangunan jalan hauling permanen.

Baca Juga  Satgas Yonif 113/JS Berikan Layanan Cukur Gratis

Kurdi menegaskan, perusahaan telah berkomitmen membangun jalan hauling permanen yang saat ini masih dalam tahap rekonstruksi. Pada enam bulan pertama, pembangunan difokuskan pada ruas sepanjang sekitar 15 kilometer, termasuk tambahan 3,6 kilometer di wilayah Peunaga Cot Ujong.

Namun, khusus untuk ruas 3,6 kilometer di belakang Makorem wilayah Kecamatan Meureubo, proyek masih menghadapi hambatan di lapangan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kepemilikan lahan warga serta kejelasan status jalan, apakah masuk kategori jalan kabupaten atau jalan desa.

“Beberapa kendala di lapangan perlu didiskusikan bersama pemerintah kabupaten agar tidak menghambat progres pekerjaan,” kata Kurdi.

Baca Juga  Mentan Setujui Permintaan Mualem Tambah 10 Ribu Ton Beras

Sementara itu, untuk ruas Jalan Elang, rekonstruksi disebut hampir rampung. Jalur tersebut dirancang menghindari tiga desa di Kecamatan Kaway XVI dan Meureubo guna meminimalkan dampak terhadap permukiman warga. Uji coba operasional direncanakan berlangsung sebelum April mendatang.

Pemkab Aceh Barat menyatakan akan terus mengawal penyelesaian persoalan administrasi dan sosial di lapangan agar proyek jalan hauling, yang menjadi jalur vital distribusi batu bara, dapat berjalan sesuai jadwal tanpa menimbulkan konflik baru di masyarakat.