Byklik.com | Jakarta – Ancaman kelangkaan pasokan daging dan produk peternakan membayangi wilayah Sumatera pascabencana banjir dan tanah longsor. Menyikapi kondisi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur pemerintah dalam menyelamatkan sektor peternakan agar krisis pangan tidak terjadi.
Hindun mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menyalurkan bantuan bagi peternak terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, intervensi tersebut menjadi bukti kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang selama ini kerap luput dari perhatian dalam penanganan pascabencana.
“Kami menyambut baik bantuan ini. Ketika ternak hanyut atau mati, peternak praktis kehilangan mata pencaharian sekaligus modal produksi. Jika ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa merembet ke kelangkaan pasokan daging dan kenaikan harga pangan,” ujar Hindun dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (6/1/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 31 Desember 2025, total ternak terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 778.922 ekor. Angka tersebut didominasi unggas sebanyak 622.154 ekor, dengan Aceh sebagai wilayah terdampak terbesar mencapai 454.543 ekor.
Selain unggas, bencana juga berdampak pada 113.325 ekor kambing dan domba—mayoritas berada di Aceh sebanyak 110.159 ekor—serta 38.393 ekor sapi dan kerbau, dengan 36.337 ekor di antaranya berada di Aceh.
Hindun menilai, gangguan besar pada sektor peternakan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata. Menurutnya, kerusakan kandang dan hilangnya ternak berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional.
“Jika peternak dibiarkan berjuang sendiri, efek berantainya akan dirasakan masyarakat luas melalui lonjakan harga daging, telur, dan susu. Negara tidak boleh abai terhadap risiko ini,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Meski mengapresiasi langkah pendataan Kementan, Hindun mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran, serta disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing peternak.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan guna mencegah penyimpangan sekaligus memastikan bantuan benar-benar berdampak pada pemulihan usaha peternakan.
“Bantuan bukan sekadar respons darurat, tetapi investasi untuk menjaga ketahanan pangan. Pemerintah perlu menyiapkan program pemulihan jangka panjang agar peternak kembali mandiri dan pasokan pangan tetap aman,” pungkas politisi Fraksi PKB tersebut.
